Lingkarkita – Jakarta | Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) yang bergerak di isu lingkungan dan agraria menolak menghadiri undangan Istana Kepresidenan, Senin (23/11/2020).
Undangan yang dikirim Istana via Whatsapp itu dianggap tidak mempunyai agenda yang jelas. Direktur Eksekutif Walhi, Nur Hidayati menegaskan soliditas masyarakat sipil tidak bisa dipecah-belah dengan adanya undangan pertemuan bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan tersebut.
“Kami ingin menyampaikan pesan yang kuat bahwa kami masyarakat sipil masih solid, kami tidak bisa dipecah-pecah dengan upaya seperti itu,” ujar Nur Hidayati, Selasa (24/11/2020).
Hidayati mengaku khawatir apabila memenuhi undangan Istana justru dapat memecah kekuatan gerakan masyarakat yang selama ini konsisten mengkritisi kebijakan pemerintah.
“Kami tidak mau bahwa upaya ini bisa memecah-belah gerakan kami, ini yang menjadi concern utama kami,” tuturnya.
Hidayati mengatakan masyarakat sipil sudah kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan DPR. Itu disebabkan banyaknya penyusunan kebijakan yang tak melibatkan aspirasi publik, misalnya berkaitan dengan penyusunan hingga disahkannya omnibus law Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Menurut Hidayati, pembuatan aturan sapu jagat ini tidak demokratis karena pemerintah dan DPR telah meminggirkan suara masyarakat.
“Dihilangkannya partisipasi publik dalam pembuatan UU ini menurut kami sangat fatal karena partisipasi publik itu adalah esensi dari demokrasi, karena demokrasi tanpa adanya partisipasi sebenarnya demokrasi yang semu, demokrasi yang seolah-olah,” pungkasnya.
Sumber: Nusantara TV
Editor: MuRa
