Lingkarkita.com – Kota Langsa | Anggota DPR RI asal Aceh, Muhammad Nasir Djamil, meminta organisasi kemasyarakatan (Ormas) maupun organisasi kepemudaan (OKP) wajib memberikan kritikan kepada pemerintah, namun dalam koridor konstruktif dan ada pembatasan.
Hal tersebut disampaikannya saat kegiatan “Duek Pakat Ormas Mewujudkan Langsa Kota Madani” di salah satu kafe, Kota Langsa, Rabu, 24 Februari 2021, yang digagas oleh Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Langsa.
“Kita punya hak yang sama di mata hukum dalam menyampaikan aspirasi, namun saat ini ada UU ITE yang menjadi rambu-rambu dalam bersuara,” ujar Nasir Djamil.
Menurut politikus Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, duek pakat (duduk bersama) ini seyogianya bisa semacam finger atau perangsang untuk membangkitkan Ormas di Kota Langsa.
“Kita harap keberadaan Ormas gas pool bisa dirasakan oleh masyarakat dan apresiasi terhadap Kesbangpol yang telah melaksanakan acara ini,” katanya.
Menurut Nasir Djamil, setiap Ormas harus membiasakan diri untuk menyalurkan aspirasinya, karena biasanya organisasi kemasyarakatan mempunyai fungsi menjembatani dan harus melakukan pembinaan agar tidak mati suri.
“Jembatan harus kokoh ketika dilewati oleh truk, di mana masalah-masalah pasti ada, namun harus kuat,” imbuhnya.
Pada laman Facebooknya, Rabu (24-02-2020), Nasir Djamil juga memposting stastus dan menyebut ormas memiliki peran penting untuk menjaga stabilitas politik dan sosial.
” Duek Pakat dan Ngopi Pagi bersama Ormas Se-Kota Langsa. Berkumpul dan mengembangkan diri merupakan proses alamiah yang dibutuhkan oleh semua orang, dan ormas adalah salah satu medianya.
Ormas memiliki peran penting untuk menjaga stabilitas politik dan sosial. Ormas harus hadir menjembatani kepentingan masyarakat atas kebijakan-kebijakan publik pemerintah yang merugikan masyarakat karena ruh ormas lahir dari kelas menegah untuk melawan ketidakadilan dan kesewenangan,” demikian tulis Nasir Djamil.
(mura)
