Lingkarkita.com – Aceh Timur | Ratusan masyarakat petani yang tergabung dalam Koprasi Sinar Jaya melakukan aksi protes. Pasalnya, ratusan hektar lahan Hak Pengelolaan (HPL) masyarakat di Kecamatan Birem Banyeun, Kabupaten Aceh Timur diserobot PT Nia Yulided Bersaudara untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.
Aksi protes masyarakat tersebut dilakukan dengan menebang batang pohon ke badan jalan yang baru dibuka oleh PT Nia Yulided pada Sabtu, (03/04/2021).
M Yusuf, Keuchik Gampong Alur Teh, kepada lingkarkita.com, Minggu (04/04/2021) mengatakan, pada tahun 2015 lalu, masyarakat membuka lahan dengan kondisi masih hutan rimba. Hinga 2018, pihaknya baru mengetahui jika PT Nia Yulided Bersaudara telah mengajukan permohonan pembukaan perkebunan kelapa sawit di kawasan tersebut.
“Sekitar satu bulan yang lalu pada tahun 2021 ini, pihak perusahaan membuat tapal batas mengunakan alat berat dan mengklaim lahan warga milik perusahaan tanpa ada pemberitahuan kepada masyarakat maupun desa,” ujarnya.
Dijelaskan, saat ini ada sekitar 350 Kepala Keluarga (KK) menggatungkan harapan pada lahan pertanian yang dirintis dengan tetesan keringat itu. Jika dikali dua, artinya ada sekitar 700 hektar lahan warga beralih fungsi akan menjadi perkebunan kelapa sawit.
“Ladang yang telah kami tanami ini ada pohon karet, kakou, rambutan, jengkol dan lain-lain. Itu semua kami gunakaan untuk menyambung hidup. Mungkin, kalau PT mereka memperluas usaha,” kata M Yusuf.
Untuk itu, pihaknya berharap pemerintah lebih memperhatikan dan memperjuangkan nasib petani yang telah susah payah menjadikan lahan semak terlantar menjadi lahan produktif dan mengikuti program pemerintah dalam reforma agraria.
Senada dikatakan Wagiran, salah seorang petani di kawasan itu yang juga ladangnya masuk dalam garapan PT Nia Yulided Bersaudara. Dirinya tetap memperjuangkan apa yang menjadi miliknya.
“Kami mengorbankan harta benda untuk bisa memiliki lahan pertanian dan bisa menghidupi keluarga dari hasil yang kami tanam,” tuturnya.
Sementara Saiful, Humas PT Nia Yulided mengatakan, pihanya akan melakukan musyawarah dengan pihak masyarakat dan Muspika untuk mencari solusi agar tidak terjadi gesekan dan menimbulkan konflik.
“Kita tidak ingin ada permusuhan dengan warga yang telah mengarap lahan terlebih dulu. Kita akan mencari solusi agar tidak ada yang dirugikan dalam persoalan ini,”katanya.
Saat ditanya apakah perusahaan telah mengantonggi izin perkebunan kelapa sawit dan pembukaan lahan kawasan hutan, Saiful meyebut pihaknya tidak mengedepankan itu untuk negosiasi dengan warga.
Meski demikian, kata Saiful, PT Nia Yulided telah memiliki izin pembukaan lahan tanpa bakar, izin lokasi, izin usaha dan izin lingkungan dari bupati Aceh Timur.
“Lahan yang digarap perusahaan tidak terlarang untuk dibuka usaha dan bukan kawasan hutan. Lahan yang digarap termasuk semak belukar, lahan yang bukan milik warga dan lahan bukan dalam kawasan,” ujarnya.
Dikutip dari Rainforest Action Network menyebut, pembukaan hutan terus dilakukan oleh industri kelapa sawit meskipun moratorium berlaku, mengancam kelangsungan hidup spesies dan keselamatan hidup jutaan manusia.
Ekosistem Leuser dalam keadaan kritis setelah hutan hujan dan lahan gambut terus dirusak untuk perkebunan kelapa sawit dan mengancam habitat gajah Sumatra dan orangutan.
Penulis: Redaksi
