Lingkarkita.com, Kota Langsa – Hampir genap 10 tahun kepemimpinan pemerintahan UMARA (Usman Abdullah-Marzuki Hamid), permasalahan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Langsa tidak memberikan perubahan dan dinilai rapot merah oleh anggota DPRK Langsa, dari Partai Gerindra, Jeffry Sentana.
“Ini bentuk kegagalan dalam penyediaan pelayanan kebutuhan air bersih kepada masyarakat di Kota Langsa,” ujar Jeffry kepada lingkarkita.com, Selasa (15/6).
Dikatakan Jeffry, ada beberapa hal yang disoroti dan ini harus segera diselesaikan oleh pemerintahan selanjutnya. Diantaranya, kualitas air yang sangat buruk, distribusi air yang tidak stabil, tagihan air pelanggan melonjak tajam hingga manajemen pengelolaan penerimaan pegawai yang tertutup.
Disebutkan, bahkan publik hampir tidak pernah mendengar pengumuman penerimaan pegawai baru di PDAM Langsa.
“Kami menduga ada praktik yang tidak sehat di perusahaan tersebut hingga mengalami kerugian,” katanya.
Jeffry mengatakan, air merupakan sumber kehidupan bagi setiap makhluk hidup, kualitas air yang bersih merupakan kebutuhan sehari-hari manusia untuk beribadah, makan/minum, mandi, dan lain sebagainya. Namun, hal tersebut tidak mudah didapatkan oleh warga Kota Langsa.
Baca juga: Warga Langsa Keluhkan Air PDAM Keruh dan Tingginya Lonjakan Tarif
Kesulitan pasokan air, kata Jeffry sering kali dikeluhkan pelanggan. Hampir mayoritas seluruh warga Langsa merupakan pelanggan PDAM Tirta Keumuneng Langsa.
“Jika masyarakat mengeluh dan komplain, selalu PDAM mengatakan perbaikan maintenance yang tidak pernah kunjung selesai. Namun jika pelanggan terlambat membayar tagihan, maka manajemen PDAM akan mengenakan denda dan tak jarang memutus jaringan. Ini jelas merugikan masyarakat,” tutur Jeffry.
Jeffry juga mengkritisi pemerintahan UMARA yang terkesan kurang memiliki rasa kepedulian untuk menciptakan kebijakan yang melindungi masyakat terkait pelayanan PDAM Tirta Keumuneng. Hal tersebut dibuktikan dari berjalannya ditempat alias stagnannya BUMD tersebut dan tidak ada upaya konkrit untuk penyelesaian.
Jeffry meyebut, DPRK Langsa telah berulang kali mengingatkan perihal ini melalui rapat komisi hingga laporan akhir fraksi-fraksi namun hasilnya tetap nihil.
Untuk itu, lanjutnya, DPRK mendorong agar masalah kerugian BUMD itu segera diselidiki dan dituntaskan semua problematika yang ada oleh pemerintah ke depan. Khususnya Pj Walikota yang ditunjuk.
“Kita berharap pemerintahan ke depan agar memprioritaskan masalah air bersih yang menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat dan mewujudkan PDAM Tirta Keumuneng Langsa sebagai BUMD yang menganut konsep good governance agar tata kelola penyaluran air bersih menjadi baik,” harapnya. (mr)
