Lingkarkita.com, Kota Langsa – Pembangunan fasilitas destinasi wisata di hutan mangrove Kota Langsa yang menghabiskan anggaran puluhan miliar rupiah itu diduga hanya ajang proyek saja di bawah kepemimpinan Usman Abdullah dan Marzuki Hamid (Umara).
Pasalnya, saat ini kontrak pengelolaan hutan sebagai destinasi wisata mangrove telah berakhir sejak tanggal 28 Agustus 2022 dan kawasan tersebutpun telah ditutup serta dilarang kepada siapapun melakukan aktifitas pada kawasan tersebut.
Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Parawisata Kota Langsa, Iqbal kepada lingkarkita.com membenarkan jika kawasan wisata mangrove tidak lagi menjadi kawasan wisata dan telah diambil alih oleh Kementrian Kehutanan.
Dijelaskan, pihaknya sudah menjumpai Kementrian Kehutanan beberapa waktu lalu untuk melakukan audiensi.
Ia menyebut, dalam kasus tersebut, pemerintah Aceh tidak membuat aturan tambahan dalam UUPA sehingga pemerintah pusat terlanjur mengambil keputusan berdasarkan UU omnibus law.
“Saat ini langkah-langkah progresif tetap dilakukan oleh pemerintah Kota Langsa agar terus bisa mengelola wisata mangrove karna kawasan tersebut telah menjadi ikon daerah,” ujarnya.
Dikatakan, meskipun pihak KPH III melarang melakukan aktifitas di dalam kawasan, namun pemerintah kota tetap melakukan renovasi di tempat yang lama sebagai menjaga aset yang sudah ada dan bukan pembangunan di kawasan baru.
Wakil ketua DPRK Kota Langsa, Saifullah kepada lingkarkita.com, Jum’at (2/09/2022) di ruangan kerjanya menyayangkan kawasan wisata mangrove Langsa telah ditutup dan tidak lagi menjadi kawasan wisata.
“Sudah banyak anggaran yang dihamburkan untuk membangun fasilitas di kawasan tersebut dan berapa banyak tenaga kerja yang harus kehilangan pekerjaan karna kawasan tersebut ditutup,” ujarnya.
Dirinya berharap, agar pemerintah Kota Langsa dapat mengelola kawasan tersebut kembali agar semua yang diperjuangkan selama ini tidak sia-sia. (mr)
