Lingkarkita.com, Kota Langsa – Aliansi Aktivis Merdeka (ALASKA) melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) dan Pemerintah Kota Langsa, Kamis (21/10).
Aksi tersebut untuk mendesak aparat terkait mengusut tuntas dugaan skandal atau mafia Tenaga Kontrak Kerja (TKK) atau honorer di daerah itu yang diduga telah merugikan negara hingga 3 milyar lebih.
“Ini didasari dengan meningkatnya kegaduhan dan keresahan tentang nasib dan jawaban kebenaran atas penyampaian pandangan DPRK Langsa pada masyarakat ter khusus dalam perihal TKK yang berjumlah 2.212 orang yang tersebar pada 35 OPD se-Kota Langsa,” kata koordinator aksi, Abdi Maulana dalam orasinya.
Hasil data BKPSDM Kota Langsa, kata Abdi, dengan wacana evaluasi anggaran dan evaluasi jumlah tenaga TKK serta opini yang tersebar diduga didramatisirkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Kita mendapatkan informasi dari media sosial akan adanya pemecatan 50% TKK di Kota Langsa,” ujarnya.
Ia menyebut, pihaknya juga telah membedah penyampaian pandangan Fraksi di DPRK Langsa pada sidang paripurna tentang wacana pengurangan dan evaluasi dari alokasi anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp. 37.670.160.000 yang diperuntukan untuk membayar gaji TKK dan honorer berjumlah 2.212 orang di 35 OPD se-Kota Langsa.
Dari hasil bedahannya, ALASKA menduga adanya markup pembayaran karena pemerintah hanya membutuhkan Rp. 34.507.200.000 untuk pembayaran gaji TKK dan Honorer dengan gaji 1.300.000/orangnya sedangkan gaji TKK dan honorer berpariatif dari 850.000 hingga 1.300.000.
“Hasil telaah ALASKA, kami mendugaada oknum skandal mafia yang sedang bermain di dalam polemik tersebut sehingga menimbulkan indikasi kerugian negara yaitu markup pembayaran gaji tenaga kerja kontrak dan honorer serta menimbulkan suasana kegaduhan terkhusus di media sosial di Kota Langsa,” ujarnya.
Maka dengan hasil telaah yang telah dilakukan, pihaknya menghimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan jangan terprovokasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.
Abdi menyebut, ALASKA siap untuk membuka stand advokasi kepada masyarakat apabila terjadapat kezhaliman terkhusus terhadap TKK yang di PHK tidak sesuai dengan prosedur.
Menanggapi aksi itu, Sekretaris daerah Kota Langsa, Ir. Said Mahdum Madjid, MM menyatakan terimakasih atas fungsi kontrolnya dengan menuntut secara benar dan tertulis.
“Insya Allah kita akan perhatikan, terkait mark-up nantinya eksekutif dan legislatif kita bahas bersama, kalau ada data yang jelas disampaikan tertulis, apapun yang adik-adik lakukan ini dalam rangka menyelamatkan uang negara,” kata Said.
Dikatakan, apapun data yang sudah ada akan dibahas bersama, apalagi DPRK Langsa paling getol memverifikasi data dan anggaran.
“Kami berani melakukan apel masal, hanya saja kita lakukan cek and ricek. Nantinya data akan kita sampaikan. Dalam situasi saat ini dan minggu ini, Insya Allah dalam waktu satu minggu kita lakukan cek dan mendata lagi, kalau untuk benar kenapa tidak berani,” kata Said menjawab permintaan mahasiswa.
“Disini, demi Allah saya akan melakukan cek, dalam 7×24 jam kami akan memberikan data ke publik,” janjinya.
Sementara itu, Ketua DPRK Langsa, Zulkifli Latief meminta petisi dikumpulkan dan nantinya melalui Pansus DPRK akan dibahas. Adapun tuntutan para mahasiswa akan diterima dan dicek secara bersama.
Di akhir aksi, mahasiswa memberikan dua ekor anak ayam dan petisi sebagai simbol kepada Sekdakot dan Ketua DPRK Langsa untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. (mr)
