Lingkarkita.com, Kota Langsa – Desakan pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Langsa terpilih 2025-2030 semakin menguat, sedikitnya 103 organisasi memberikan dukungan somasi jilid dua ke Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Langsa, Jum’at (2/5).
“Benar ada 103 oraganisasi, di antaranya ada unsur kepala desa, Mukim, Tuha Peut, Ormas, OKP, LSM dan organisasi masyarakat sipil lainya menandatangani serta membubuhkan stempel pada somasi ke dua ini,” ujar Koordinator Aksi Zulfadli.
Somasi ke dua tersebut, lanjutnya, mendesak DPRK Langsa segera menyelesaikan pembentukan Tata Tertib (Tatib) dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang dinilai menjadi prasyarat pelaksanaan rapat paripurna penetapan pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Langsa terpilih, Jeffry Sentana S. Putra, SE dan Muhammad Haikal Alfisyahrin, ST.
Dikatakan, mandeknya proses ini dianggap sebagai bentuk kelalaian legislatif yang berdampak langsung pada kelumpuhan pemerintahan.
“Sudah hampir tiga bulan pasca-Pilkada, tapi Wali Kota belum juga dilantik. Masalahnya bukan di provinsi, tapi justru di internal DPRK yang belum merampungkan Tatib dan AKD. Ini konyol dan merugikan masyarakat,” ujarnya.
Sementara mantan presiden UNSAM 2001, Edi Syahputra ST mengatakan, masyarakat menilai DPRK tidak memiliki alasan yang cukup untuk terus menunda pembentukan perangkat internal yang semestinya sudah tuntas di awal masa jabatan.
Ia menyebut, penundaan ini menyebabkan stagnasi pemerintahan, tertundanya program pembangunan, dan hilangnya arah kebijakan daerah.
“Kami tidak mau DPRK bermain politik di atas penderitaan rakyat. Selesaikan Tatib, bentuk AKD, gelar paripurna, dan lantik wali kota terpilih,” kata Edi.
Dikatakan, kondisi ini memicu keresahan luas. Di media sosial, berbagai komunitas pemuda dan tokoh masyarakat mulai menggalang dukungan untuk aksi lanjutan, jika dalam waktu dekat DPRK tidak mengambil langkah konkret.
“Jangan tunggu rakyat turun dalam jumlah besar. Selesaikan tugasmu atau mundur sebagai wakil rakyat,” ujar Edi.
